CENTURY LANJUTAN

Rapat paripurna DPR hak angket Pansus Century akan digelar esok tanggal 2 sampai 3 maret. Suhu politik semakin memanas,lobi-lobi politik semakin intens dilakukan oleh Fraksi-Fraksi yang berkepentingan untuk mengamankan suara atau mencari dukungan jika diadakan voting dalam rapat paripurna tersebut.

Kepanikan melanda beberapa Fraksi DPR, "Rapat paripurna yang menyangkut pengambilan keputusan, tentu wajib hadir. Tugas di senayan hukumnya fardhu," ujar ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Anas Urbaningrum ketika ditanya apakah memang ada arahan. Seperti yang dilakukan anggota FPD komisi I Ramadhan Pohan, dia rela membatalkan kunjungan ke AS dalam rangkaian symposium on East Asia pada 1 sampai 24 Maret 2010. " Satu suara saya sangat penting buat voting paripurna 2 Maret ini. Maka dengan ikhlas sya membatalkan berangkat ke AS." ujar Ramadhan, Jumat (27/2/2010).

Tidak jauh beda seperti apa yang dilakukan FPD, " kita sudah perintahkan ke seluruh anggota DPR dari Fraksi Golkar pada tanggal 2 dan 3 agar tidak meninggalkan ibu kota," ujar Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso usai pembukaan Rakernas Partai Golkar di Hotel Mercure, Taman Impian Jaya Ancol, jumat (26/2/2010). Menurut Priyo, hal tersebut perlu dilakukan bila rapat menemukan jalan buntu dan keputusan harus diambil dengan voting.

" Setelah rapat paripurna nanti akan jelas siapa yang kesana siapa yang kesini. Kami berharap koalisi akan tetap utuh setelah rapat paripurna nanti. Namun kami harus tetap menunggu seusai rapat paripurna." Tandas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman. Sejauh ini hanya PKB yang mempunyai pandangan sama dengan Partai Demokrat, dimana tidak ada kesalahan dalam kebijakan bailout (pemberian dana talangan). Dua anggota koalisi yang lain yaitu PAN dan PPP masih memberikan sikap yang abu-abu. Sementara Partai Golkar dan PKS memberikan sikap tegas dengan menyebutkan nama-nama yang diduga bertanggung jawab dalam kebijakan bailout Century. Terkait tentang kemungkinan keluarnya Partai Golkar dan PKS dari koalisi, Hayono menegaskan Demokrat siap dengan resiko itu. " Saya kira semua partai tentu paham ada kensekuensi atas tindakan politik yang diambil. Partai Demokrat akan siap." Tandasnya.

Sementara itu Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mempunyai pandangan lain apa yang dilakukan Partai Golkar terkait angket Century ini adalah bagian dari memperkokoh koalisi. "Kalau tidak diselesaikan, justru kasus ini akan menjadi instrumen politik bagi orang-orang untuk menggangu pemerintahan." Tegas Idrus. Dia menyatakan sikap Golkar dalam kasus ini justru menunjukkan kekonsistenan terhadap prinsip-prinsip dasar nota kesepahaman koalisi. Sebab koalisi dibentuk berdasarkan visi dan komitmen pemerintah yang bersih.

Gerilya lobi politik yang dilakukan staf khusus Presiden SBY, Andi Arief dan Velix Wanggai dikritik. Sebagai staf khusus, semestinya keduanya menjalankan tugas sesuai bidangnya dan bukan mengurusi lobi Century. "Coba tengok saja bagaimana seorang Andi Arief lebih memilih melaksanakan lobi politik yang diberikan SBY, ketimbang mengurusi bencana longsor di Ciwidey yang memakan puluhan korban jiwa." Demikian pendapat pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya . Yunarto melanjutkan, pengutusan Andi dan Velix membuktikan bahwa keduanya ditempatkan bukan untuk kepentingan lain. "Staf khusus presidan ini selain tidak memiliki kualitas juga telah disalahgunakan tugas-tugasnya oleh presiden," tambahnya.

Menurutnya, kalau untuk urusan lobi politik SBY bisa menyerahkan kepada Partai Demokrat atau menteri dari partai koalisi. Dia menduga, pengutusan stafsus ini karena SBY tidak yakin dengan kemampuan menteri dan kadernya di Partai Demokrat."ketidak percayaan ini sebenarnya sudah disadari sejak awal sehingga SBY membentuk satu lembaga baru yang dapat mengakomodir orang-orang kepercayaan dalam wujud staf khusus," tutupnya dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (28/2/2010).

CENTURY

Komjen Susno Duajdi angkat bicara.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji angkat bicara tentang pemaparan pandangan fraksi terkait kasus Bank Century di Pansus Hak Angket DPR beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, dalam pemaparan pandangan Pansus Hak Angket, sejumlah fraksi menyatakan ada tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Boediono dan Sri Mulyani dalam kaitannya dengan kebijakan bail out Bank Century.
Susno menyatakan menghormati pandangan tersebut,ia menilai apa pun pandangan Pansus dalam bahasa politiknya tetap harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam bahasa hukum.

(dikutip dari harian nasional KOMPAS jumat,26 februari 2010.)

Saya sebagai penulis sangat setuju dengan pandangan Komjen susno,karena memang itu solusi yang terbaik untuk menyelesaikan kasus ini.Karena Pansus bukan lembaga peradilan,melainkan lembaga politik.Apabila kita menginginkan kasus ini terselesaikan,maka lembaga hukum lah yang harus menindak lanjuti fakta-fakta temuan Pansus hak angket DPR.

Bagaimana menurut pembaca?

CENTURY

Dua fraksi ( F.Demokrat dan F.PKB) menyatakan bahwa tidak ada kesalahan dengan pengucuran dana untuk bank Century,tetapi tujuh fraksi yang lain mempunyai pandangan yang berseberangan dengan dua frkasi sebelumnya.
Indikasi perpecahan koalisi pemerintahan semakin terlihat karena terkuaknya kasus bank Century ini.
Akankah terjadi penggulingan kekuasaan???
Bagaimanakah nasib bangsa kita ini kelak???
Kita simak saja terus pembahasan kasus bank Century oleh Pansus,dan manufer-manufer serta lobi-lobi politik apa saja yang bakal terjadi.